Banjir Akronim vs Banjir Lumpur

Di negeri ini, akronim dan singkatan lahir seperti anak marmut. Setiap hari ada akronim baru, ada singkatan baru. Kalau diamati, singkatan dan akronim ternyata lahir dari rahim ibunya yang bernama masalah. Setiap kali ada masalah, tak lama kemudian lahir akronim baru atau singkatan baru. Masalah krisis berkepanjangan melahirkan akronim gakin (keluarga miskin) dan raskin (beras untuk rakyat miskin). Masalah lumpur panas di Sidoharjo melahirkan akronim baru: lusi.

Akronim telah membanjiri pers kita. Atmakusumah Astraatmajaya, pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo Jakarta, menemukan sedikitnya 60 akronim di tiga koran Sumatera Ekspres, Sriwijaya Post, dan Berita Pagi terbitan (3/4/2006). Sejumlah singkatan dan akronim dimuat tanpa dilengkapi kepanjangannya; atau kepanjangannya baru dijumpai jauh di alinea di bawahnya. Wartawan jarang yang rajin mencantumkan kepanjangan dari singkatan atau akronim yang sudah umum dikenal.

Sutan Takdir Alisyahbana, jauh-jauh hari sudah mengingatkan soal akronim. “Berbahaya, (jika) bahasa kita terlampau banyak akronim. Berkecamuknya akronim ini membuat bahasa Indonesia kini makin dijauhi oleh orang Malaysia. Sekarang ini, pengaruh bahasa Indonesia ke bahasa Melayu berkurang. Karena orang Malaysia tidak mengerti lagi surat kabar Indonesia.” (Tempo, Selingan, 10/03/1990).

Saat ini orang Indonesia sulit memahami bahasa koran Malaysia, begitu pula sebaliknya. Terlebih berkenaan dengan kebiasaan menyingkat kata dalam penulisannya. Kata “balon” misalnya. Pengetahuan umum tentang balon adalah mainan anak-anak terbuat dari karet yang digembungkan. Tapi kata “balon” dalam persuratkabaran di Indonesia bisa bermakna lain. Balon bisa singkatan dari “bakal calon” (gubernur atau pejabat lain) atau bajing loncat (perampok yang lincah dan suka meloncat ke truk penuh muatan).

Di kamus-kamus bahasa asing, jarang kita temukan akronim sebanyak yang dilampirkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada ijasah aspal (asli tapi palsu) di kalangan pegawai honda (honorer daerah). Ada balita (di bawah lima tahun) minta ASI (air susu ibu). Ada kabir (kapitalisme birokrat) yang bekerjasama dengan kaum kontrev (kontra revolusi). Banyak bank menyelenggarakan tabungan dengan berbagai nama, seperti Tahapan, Kesra, Bung Hari (Slamet Djabarudi, Tempo, 24/03/1990)

Akronim = Ancaman?

Bahasa Indonesia terancam rusak oleh terlalu banyaknya singkatan dan akronim. Menurut Farid Gaban (2006) dari hari ke hari kita justru menemukan makin banyak “kerusakan” itu di media massa. Jika mau jujur, wartawan dan media lah yang sebenarnya paling bertanggungjawab atas kerusakan modal kerjanya sendiri: yakni, bahasa. Kalangan ini termasuk yang paling potensial dalam memasyarakatkan akronim.

Menurut Farid ada beberapa problem yang muncul dari banyaknya singkatan dan akronim. Pertama, ketika menciptakan singkatan dan akronim, kita pada dasarnya sedang menciptakan kosakata. Jika terlalu banyak, hasilnya adalah “ledakan kosakata”. Kamus kita akan cepat usang karenanya.

Kedua, ledakan “kosakata” mempersulit orang asing mempelajari bahasa kita. Bayangkan, betapa sulitnya bule Australia dihadapkan pada kosakata yang muncul setiap saat dan seringkali dengan pengertian yang berubah-ubah.

Ketiga, banyak kosakata yang bersumber pada singkatan dan akronim tidak bisa dipahami kecuali di lingkungan yang sangat terbatas. Kosakata itu terjatuh menjadi jargon di lingkungan terbatas. Menyusutkan bahasa menjadi “dialek”.

Keempat, banyak singkatan atau akronim dipakai secara tumpang-tindih untuk pengertian yang berbeda-beda (PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pajak Bumi Bangunan, Partai Bulan Bintang). Membingungkan. Meski dipakai dalam konteks berbeda-beda, singkatan yang sama untuk pengertian yang berbeda-beda membuat ruwet penggunaan bahasa secara jangka panjang.

Ada lima hal yang bisa menjadi sumber membanjirnya pemakaian akronim. Pertama, konsep yang keliru tentang tulisan ringkas. Tulisan di media memang ditintut ringkas dan padat. Namun, banyak wartawan malas membuat struktur tulisan yang padat, logis, dan sistematis. Karena struktur tulisannya tidak padat (tidak logis dan sistematis), mereka terpaksa mengulang-ulang kata tertentu. Dan ketika berpikir tentang keterbatasan ruang, cara termudah adalah membuat singkatan dan akronim secara serampangan. Padahal, tulisan bisa dibuat pendek tanpa terlalu banyak singkatan dan akronim, jika strukturnya dibenahi.

Kedua, obsesi absurd pada singkatan dan akronim. Banyak lembaga formal (pemerintah, perusahaan maupun organisasi) terbiasa membuat nama dan istilah yang panjang, hanya untuk kemudian menyingkatnya. Contoh: istilah “pom bensin” sudah lazim dipahami sebagai tempat mobil mengisi bahan bakar, meski tidak melulu bensin yang diisikan. Tapi, kita menciptakan istilah baru yang jauh lebih panjang “Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum” yang akhirnya disingkat menjadi “SPBU”.

Ketiga, keruwetan cara berpikir dan pemborosan. Tidak hanya di lingkungan wartawan, tapi juga masyarakat kita secara luas kesulitan (atau malas) mencari pengertian esensial dari sebuah kata. Nama lembaga pemerintah berubah-ubah setiap saat meski esensinya sama. Misalnya nama departemen dalam kabinet pemerintah, yang berubah setiap pemerintahan berganti. Kementrian Perumahan, misalnya, pernah disebut Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), dan kini disebut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil). Contoh lain adalah “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh HAM)”, dulu hanya “Menteri Kehakiman”.

Keempat, kecenderungan pada eufemisme. Nama lembaga juga semestinya dibuat ringkas sesuai esensinya. Misalnya, “Komisi Anti-Korupsi” lebih pas dan orang segera mengerti ketimbang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (KPTPK). Kecenderungan kita untuk memanjangkan istilah seringkali bersumber pada kebiasaan kita membuat eufemisme, melunakkan kata. “Komisi Anti-Korupsi” dianggap terlalu kasar. Padahal esensinya memang anti-korupsi. KPTPK justru mengaburkan hal esensial tadi.

Kelima, tidak taat pada pedoman pembuatan singkatan pada EYD. Nama lembaga, perusahaan, partai, dan organisasi semestinya tidak disingkat. Sebab, jika itu diperbolehkan dan dibiasakan, ada terlalu banyak singkatan yang dipakai untuk pengertian berbeda-beda, sesuai dengan muculnya nama setiap hari. Bayangkan jika nama perusahaan boleh disingkat setiap saat (seperti yang bisa kita baca dalam Harian Bisnis Indonesia). LAI yang dipakai hari ini untuk “Lestari Agro Indah”, misalnya, besok mungkin sudah tidak berlaku karena muncul perusahaan bernama “Lumbung Arta Indonesia”. Singkatan yang sudah lazim, seperti PBB untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga semestinya tidak dipakai lagi untuk singkatan lain.

Perang Melawan Akronim

Banjir lumpur di Sidoharjo sangat berbahaya. Begitu juga banjir akronim. Dalam kadar yang berlebihan, akronim akan menghilangkan kata dasar atau kata asli, karena kita hanya tahu bentuk jadinya. Dalam lingkup kecil, membanjirnya akronim di koran lokal di Palembang, akan membuat pendatang dan pembaca koran dari daerah lain bingung. Karena begitu banyaknya akronim-akronim yang asing ketika membaca koran lokal Palembang.

Melihat hal itu, kita perlu menyatakan perang melawan akronim. Yang menjadi ujung tombak dan garda depan adalah pers. Para wartawan dan redaktur harus menekankan dengan benar disiplin tentang tata bahasa juga tentang kata-kata. Pers, wartawan, dan redaktur harus menolak penggunaan akronim dan bahasa yang semena-mena.

Jika “virus” akronim ini tidak diantisipasi, ia akan berkembang dan beranak-pinak. Bahasa Indonesia akan makin rusak. Tentu kita tidak ingin jika artikel dan berita di koran ditulis ala pesan singkat anak baru gede, yang semua katanya disingkat-singkat! Pembaca dipaksa menebak-nebak dan mikir: Ini maksudnya apa? Wah, pusing! ***

4 Comment(s)

  1. ini tantangan bagi orang media (termasuk radio): ringkas, padat, jelas, tapi tak terlalu banyak singkatan kata.

    btw keluhan soal liputan lebaran akan saya teruskan kepada and*** hand**** di gedung perintis :D

    paman tyo | Oct 22, 2006 | Reply

  2. betul mas, memang bahasa kita terlalu banyak akronimnya. semenjak tidak tinggal lagi di Indonesia dan jadi jarang baca koran Indonesia saya jadi sering ketinggalan jaman, nggak ngerti akronim-akronimnya!

    koeniel | Mar 8, 2007 | Reply

  3. Ini blog jarang dibuka dan di up date…dia pasti sedih. Karena ternyata tuannya sudah punya Dambaan Hati.

    Elcid | May 20, 2007 | Reply

  4. Terrific write up in reference to r Akronim vs Banjir Lumpur : catatan si boi! Stupendous articles just like this one is why I drop in on your magnificent site.

    Payday Loans | Jan 31, 2008 | Reply

Post a Comment