Jika Thomas Hanitzsch menyoroti pendidikan jurnalisme cetak, maka pendidikan jurnalisme penyiaran jauh lebih minim lagi, dan lebih memprihatinkan. Menurut Eric Sasono, trainer jurnalisme radio dari Internews Indonesia, dengan pertumbuhan media penyiaran seperti sekarang, ternyata pemasoknya masih sangat minim.

Selain Universitas Indonesia, UGM dan UNPAD, tak banyak perguruan tinggi yang punya pendidikan untuk penyiaran – terutama radio. Dan masalah ketersambungan dengan kebutuhan industrinya juga masih persoalan sangat besar. 

Seorang pelaku radio dan mantan anggota Dewan Pers, Zainal Suryokusumo pernah bercerita bahwa PRSSNI pernah mengadakan kerjasama dengan UNPAD untuk memperkuat lembaga pendidikan jurnalisme penyiaran, khususnya radio, di lembaga tersebut.

Namun ternyata lulusan dari sana tak memadai untuk siap langsung bekerja di lembaga penyiaran. Sekalipun beberapa pekerja radio dari Mara FM, Bandung ikut memberikan pendidikan, tetapi kebutuhan praktis tetap tak terpenuhi. Mungkin ini persoalan kurikulum. Pertanyaannya yang lebih mendasar, mana yang harus didahulukan: kebutuhan akademis yang less-practical ataukah kebutuhan praktis yang kerap bersifat teknikal saja?

Sepanjang pengalaman Eric Sasono menggeluti jurnalisme radio, diakui bahwa ternyata para pekerja radio sangat rendah pemahamannya terhadap filosofi dan karakter media mereka. Akibatnya mereka hanya melakukan pekerjaan dari hari ke hari tanpa pernah mempertanyakan prinsip-prinsip kerja tersebut. Padahal dunia berubah, dan asumsi-asumsi yang diletakkan menjadi dasar berpikir bagi prinsip-prinsip itu juga turut berubah.  

Dengan perkembangan jurnalisme seperti sekarang, terasa sekali bahwa jurnalisme radio di Indonesia sedang berjalan di tempat. Nyaris tak ada terobosan dalam kreasi, dan semua hanya meghadirkan rutinitas demi rutinitas. Bahkan saya sedang mengkhawatirkan proses menghilangnya “quality jurnalism” pada dunia radio. Padahal banyak orang yang sedang berpikir bahwa berjurnalisme saja sudah untung.

Pendidikan jurnalistik di Indonesia, menurut Eric, tidak hanya lemah di praktek tetapi juga etika. Perguruan tinggi jurnalisme cenderung mengajarkan teori, sedikit sekali muatan praktis dan etis. Kelemahan mungkin di perguruan tinggi yang tidak merancang kurikulum secara komprehensif. Sialnya setelah itu pengajar yang dipilih juga tak maksimal membawakan silabus dari kurikulum tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkannya, bisa saja pengajar memang tak menguasai materi, fasilitas perguruan tinggi seperti lab berita sangat minim, bahkan tidak ada. Adapula akibat referensi sangat terbatas, kalaupun ada bahkan mungkin lumayan banyak toh, buku-buku bagus itu masih dalam bahasa Inggeris. Bisa pula akibat satu fakultas atau sekolah komunikasi hanya mempunyai program atau jurusan jurnalistik secara umum saja. Bagaimana mau spesifik, padahal di luar negeri, program atau jurusannya sudah tajam menjadi jurnalistik tv, jurnalistik radio, jurnalistik cetak, bahkan jurnalistik online.

Senada dengan Eric, Nurhalim Tanjung melihat dengan kondisi pendidikan jurnalisme seperti ini tentu susah sekali untuk memproduksi tenaga ahli secara teknik dan etik, sementara teori juga sangat. Hal ini tampak saat mahasiswa melakukan praktek dan saat mereka mengajukan proposal skripsi. Judul skripsi yang mereka tawarkan cenderung sejenis, teorinya juga tak banyak berkembang. Belum lagi fasilitas yang tidak cukup, disamping mereka juga susah menelusuri referensi-referensi berbahasa Inggris yang menjadi ‘babon’ buku-buku Jurnalisme.

Saat mereka lulus dan bekerja di media massa, mereka menjadi pekerja jurnalistik yang bekerja secara rutinitas saja. Mereka akhirnya cuma menjadi alat bagi perusahaan pers. Buktinya bisa dilihat dari jenis tayangan tv yang sekadar mengejar rating, berita koran yang menyenangkan pemasang iklan atau memanaskan konflik tanpa solusi supaya tiras tetap bagus. Memang tak semua wartawan mau menjadi alat bagi perusahaan pers, bagi yang masih punya hati nurani pasti menolaknya, tapi umumnya mereka tak terlalu kuat menahan tekanan bisnis yang begitu besar.

Artinya, proses pendidikan jurnalisme di Indonesia bukan hanya tak maksimal di perguruan tinggi, tetapi juga tak menguntungkan saat alumninya terjun ke dunia jurnalistik praktis. Media juga tak memberi pendidikan tambahan yang cukup, mereka mau wartawan bekerja untuk mengejar keuntungan bisnis saja. Ini boleh jadi akibat pengelola media tak mempunyai basic jurnalisme, jadi tak mendorong edukasi bagi wartawannya. 

Pekerjaan Rumah

John Irby (2001), profesor jurnalistik di Washington State University, memberikan pernyataan yang menarik ketika membahas ketidakrelevanan pendidikan jurnalisme dari realitas pekerjaan jurnalisme. Para jurnalis harus sungguh-sungguh memikirkan soal pendidikan jurnalisme. Para pendidik jurnalistik harus mere-evaluasi, dan memodifikasi pendekatan pendidikan jurnalistik yang dilakukannya selama ini.  Para pendidik jurnalisme bisa belajar dari melalui model pendidikan yang dilakukan oleh The Columbia Publishing Course’s. Para siswanya, seusai mengikuti pelatihan, telah menyebar bekerja di berbagai tempat, dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Mereka rata-rata memiliki ciri individu jurnalisme yang mencintai buku-buku, selalu bersemangat untuk belajar, sangat menghargai pekerjaan menulis, dan selalu bersentuhan dengan wacana aktual masyarakat.  

Melalui program pelatihan jurnalistik selama enam minggu, para siswanya diajak terlibat dalam proses simulatif dari kegiatan memproduksi media cetak. Dari sejak dini, pelatihan telah mengarahkan belajar masing-masing siswa dengan pilihan karir yang akan ditekuninya kelak, sesuai dengan resume minat yang mereka aplikasikan. Di dalam pelatihan, para siswa telah disimulasikan ke dalam model pembelajaran aplikatif dari kegiatan penerbitan media cetak. Mereka juga diajak untuk mengenali talenta dan energi diri sendiri. Para siswa ditarik ke dalam suasana pembelajaran yang mencintai literatur dan bahasa, dunia penerbitan, menyenangkannya berada dalam proses industri media, menjadi individu yang well informed, dan entertains. Mereka telah diarahkan untuk berkarir di bidang penerbitan media secara alami, yakni memadukan minat personal dengan sikap positif seorang profesional.

Pelatihan jurnalisme di Columbia Publishing Course memberi peralatan dan pembelajaran tentang seluk beluk penting dunia publishing, para profesional top penerbitan, catatan-catatan pengalaman mereka, perbandingan tipe-tipe penerbitan.   

Kompetensi Jurnalisme  Kompetensi jurnalisme telah mematok persyaratan kemampuan profesional tertentu. Kitty Yancheff (2000) menilik ukuran profesionalisme jurnalis di era milenium. Menurutnya, pada fase milenium, profesionalisasi wartawan membutuhkan multi-kompetensi. Karakteristik performanya menekankan kekuatan penulisan dan kemampuan oral, ketekunan kerja, dan pemilikan dasar pengetahuan yang mengombinasikan aplikasi lintas-disiplin (penguasaan pelbagai format media cetak, siaran, interaktif dan multimedia) yang dibutuhkan dalam kerja memasok informasi di dunia profesional industri.  Untuk itu, ia mengajukan sepuluh kompetensi wartawan profesional yang terdiri dari: (1) Kompetensi-kompetensi penulisan (writing competencies) (2) Kompetensi-kompetensi performa oral (oral performance competencies) (3) Kompetensi-kompetensi riset dan ivestigatif (research and ivestigative competencies) (4) Kompetensi-kompetensi pengetahuan dasar (broad-based knowledge competencies) (5) Kompetensi-kompetensi dasar web (web-based competencies) (6) Kompetensi-kompetensi audio visual (audio visual competencie) (7) Kompetensi-kompetensi aplikasi dasar keterampilan komputer (skills-based computer application competencies) (8) Kompetensi-kompetensi etika (ethics competencies) (9) Kompetensi-kompetensi legal (legal competencies) (10) Kompetensi-kompetensi karir (career competencies).  Kenapa wartawan dituntut profesional? Wartawan adalah pekerja intelektual. Dia harus mampu mengungkap atau menginformasikan suatu masalah secara lengkap tanpa harus melanggar delik pers. Maka profesi ini membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas dan profesional. 

Bahkan di Amerika Serikat (AS), seorang wartawan harus mengikuti jenjang pendidikan S3 (doktor) sehingga laporan ataupun berita-berita yang disajikan para wartawan benar-benar menjadi ruang publik atau menjadi bahan masukan dan informasi yang aktual. Wartawan profesional harus mampu mengungkap suatu kasus secara tuntas dan menjadi ruang publik. 

Kita masih bermimpi suatu saat pendidikan jurnalisme di Indonesia benar-benar bisa melahirkan alumni yang mampu mencerahkan publik, tentu saja didukung oleh perkembangan media yang tak sekadar kapitalistik.  Perguruan tinggi jurnalisme bisa link and match dengan media. Tanpa upaya perbaikan sekolah jurnalisme, kita kuatir, masa depan media kita juga suram, dan ini juga akan mempengaruhi mutu demokrasi Indonesia. Semoga. ***  Tulisan ini pernah dimuat di Harian Sumatera Ekspres, Palembang.