Catatan: Artikel ini menindaklanjuti pernyataan sikap yang disampaikan oleh PPI Belanda tentang studi banding DPR. Saya coba kirimkan ke Harian Kompas, 8 Oktober 2008, namun tidak dimuat. Terima kasih.

Cerita tentang DPR di negeri ini tak pernah menggembirakan. Di era Orde Baru, institusi DPR tak lebih dari sekadar ‘stempel’ tiap kebijakan Soeharto. Di era reformasi ini, Survei Transparency International Indonesia (2006) menempatkan institusi wakil rakyat ini sebagai salah satu lembaga terkorup.

Selain korupsi dan moralitas, program studi banding anggota DPR juga banyak disorot. Resistensi dari masyarakat terhadap program ini terus menguat. Namun anggota DPR tetap getol mengadakan studi banding ke luar negeri.

Studi banding seolah menjadi romantisme kegiatan ‘widya wisata’ ketika di SD dan SMP. Para murid ramai-ramai mengunjungi TMII, kebun binatang, atau tempat bersejarah. Lalu, ada tugas membuat catatan tentang apa yang dilihat. Selebihnya rekreasi dan berburu souvenir.

Bukan rahasia umum lagi, agenda studi banding sesungguhnya merupakan cara anggota DPR untuk bisa melancong gratis ke luar negeri sebelum berakhirnya masa tugas. Jalan-jalan dan berpesiar memang mengasyikkan. Apalagi uang saku dari hasil studi banding cukup besar. Anggota DPR yang melakukan studi banding ke Argentina mendapatkan uang saku 500 dollar AS atau Rp 4,6 juta per hari per orang (Kompas.com, 16/5/2008).

Memang ada pro-kontra menyikapi program studi banding anggota DPR. Di satu sisi, studi banding merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk belajar dan menambah pengetahuan. Di sisi lain, masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan sangat penting, seperti penandatangan letter of intent.

Kritik

Ada beberapa pendapat atau kritik yang mendasari mengapa masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri. Pertama, studi banding dinilai tidak tepat karena selama ini studi banding anggota DPR ke luar negeri tidak memiliki tujuan jelas dan belum tentu mendatangkan manfaat. Selain memboroskan anggaran negara, efektivitas studi banding belum pernah teruji. Setiap studi banding tidak pernah ada laporan, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya.

Kedua, kegiatan studi banding tidak etis secara sosial politik karena saat ini masyarakat sedang dililit kesulitan ekonomi. Masyarakat mempertanyakan sensitivitas anggota DPR dengan memboroskan uang negara sementara banyak rakyat yang menderita kemiskinan. Anggota DPR melenggang ke luar negeri, di saat yang sama rakyat meregang nyawa karena berebut untuk mendapatkan uang Rp 30.000,-.

Ketiga, studi banding anggota DPR seringkali mengingkari transparansi dan akuntabilitas. Karena takut disorot masyarakat, kegiatan studi banding biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Bahkan kepergian anggota Komisi III DPR ke Swiss dan Libanon ditutup-tutupi dengan mengaku berada di daerah (Kompas.com, 07/08/2008).

Keempat, beberapa kali terjadi, studi banding ke luar negeri ternyata salah sasaran karena negara yang dikunjungi merupakan negara yang sistem politik, aspek sosial, dan kondisi geografisnya amat berbeda dengan Indonesia sehingga hasilnya sia-sia.

Kelima, pelaksanaan studi banding saat ini tidak tepat karena citra DPR sedang merosot karena banyak anggotanya diduga terlibat korupsi dan produktivitasnya yang memprihatinkan.

Solusi Alternatif

Sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan kinerja anggota DPR. Pertama, alokasi anggaran kepada program yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Dari pada hanya menghamburkan anggaran negara, dana untuk studi banding lebih baik dialokasikan untuk korban bencana di berbagai daerah. Program ini akan lebih efektif dan lebih mendapatkan kepercayaan publik.

Kedua, kemajuan teknologi dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat dan cepat serta berbiaya relatif rendah, seperti melalui fasilitas tele-conference. Dengan fasilitas internet, anggota dewan dapat mengunjungi situs resmi lembaga yang akan dikunjungi dan bisa mendapatkan banyak informasi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.

Ketiga, akses masuk untuk terhadap informasi atau pengetahuan semestinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi staf ahli DPR atau dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia.

Keempat, bekerja sama dengan KBRI dan komunitas Indonesia di luar negeri. Transfer informasi dan pencarian data bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau komunitas mahasiswa (PPI) di negara yang dituju.

Pekerjaan Rumah DPR

DPR perlu mengevaluasi efektivitas berbagai studi banding, dan menghentikan program yang menghabiskan anggaran negara tersebut. Pemborosan uang negara dengan dalih studi banding harus dihentikan karena persoalan ekonomi masih menjadi persoalan utama kita.

DPR punya pekerjaan berat untuk berbenah dan memperbaiki citra yang rusak. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan niat dan kerja yang lebih serius, serta keterbukaan untuk dikontrol oleh rakyat. Hal ini bukan hanya semata persoalan pesona, melainkan menyangkut tanggungjawab DPR terhadap rakyat.

Berbagai studi banding yang dilakukan DPR harus menginspirasi lembaga ini menjadi sebuah perwakilan yang kuat, amanah, dan tepercaya. Kecuali jika Dewan memang ingin merasakan delegitimasi berkepanjangan, politik tanpa publik.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan komunitas-komunitas Indonesia di seluruh dunia semestinya mampu mengawasi dan melakukan fungsi kontrol terhadap acara studi banding DPR. Kita harus terus menuntut dan mempertanyakan makna, tujuan dan hasil konkret dari setiap kunjungan anggota DPR ke negara lain agar tidak menjadi sia-sia.

Bulan Juli 2005, PPI Belanda telah memberi contoh yang cerdik dengan mengawasi dan menguntit kegiatan anggota DPR ketika studi banding di Belanda. Mereka sempat memergoki anggota DPR yang sedang berbelanja kemudian menyebarkan foto-foto mereka lewat internet.

Kita tidak boleh jemu untuk mengingatkan anggota dewan yang terhormat, bahwa mereka telah memiliki segalanya. Yang tidak mereka miliki adalah perasaan malu.

Yohanes Widodo, mahasiswa Wageningen University, The Netherlands, Sekjen PPI Belanda