E-Voting: Belajar dari Kabupaten Jembrana

e-votingPara penganut konsep technological determinism percaya bahwa perkembangan teknologi bisa sejalan dengan perkembangan demokrasi.  Mereka melihat teknologi informasi dan komunikasi (baca: Internet) punya potensi yang besar untuk meningkatkan demokrasi, meningkatkan keterlibatan publik dan partisipasi warga (Hindman, 2008). Internet menjadi media baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memfasilitasi demokrasi. Internet membawa rakyat secara bersama seperti halnya demokrasi di Athena atau town hall meeting di Inggris dimana setiap warga diberi hak yang sama untuk bersuara.

Internet mampu membuat proses demokrasi menjadi lebih egaliter, informatif, dan partisipatoris. Di sini, orang awam bisa terlibat dalam demokrasi langsung dan komunikasi politik secara online bisa berjalan dengan cepat, mudah dan murah (Castells, 2004). Dari sini tampak bahwa teknologi mampu membuat politik lebih demokratis (Chandler, 1995) dan demokrasi bisa diwujudkan dengan mudah (Thornburg, 1992).

Pilot Project di Kabupaten Jembrana

Dalam sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin negara yang baru (Azhari, 2005).  Salah satu bentuk implementasi demokasi secara elektronik (e-democracy) adalah e-voting, yakni mekanisme pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Di sini para pemilih hanya menyentuh layar komputer untuk memilih. Cara tersebut jelas lebih hemat karena tidak menghabiskan anggaran untuk mengadakan surat suara dan perangkat pendukung lainnya.

Inovasi pemilihan umum secara elektronik telah dilakukan di Kabupaten Jembrana, Bali. Kabupaten Jembrana berhasil menyelenggarakan e-voting 54 kepala dusun pada Juli 2009, akan disusul dengan pemilihan bupati. Hal ini bahkan membuat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ted Osius mengakui kehebatan Jembrana (Wikimu, 11/01/2010).

Pertanyaanya, mungkinkah e-voting diterapkan dalam pemilu kita, dan apakah e-voting dikembangkan di tempat lain? Tulisan ini ingin melihat peluang penerapan e-voting dan sejauhmana e-voting sebagai pilot project bisa diterapkan di tempat lain.

Prakondisi E-voting

Menurut Ikhsan Darmawan (2010), ada beberapa kondisi yang mendukung pelaksanaan e-voting dalam pilkada. Pertama, asal legal formal. Dalam hal ini, secara hukum tidak ada  kendala karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan sidang uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membolehkan pemilu dengan metode e-voting atau pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat, antara lain tidak melanggar asas luber dan jurdil, daerah sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunaknya, dan kesiapan masyarakat (Replubika, 30/03/2010).

Kedua, masalah infrastruktur. Infrastruktur utama adalah sistem pendataan penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Jembrana adalah kabupaten pertama yang menerapkan kartu identitas tunggal atau single identity number/SIN di Indonesia.  Untuk pelaksanaan e-voting diberlakukan satu nomor identitas untuk satu orang penduduk, untuk berbagai urusan administrasi. Nomor dan data itu dimuat di kartu cip dan menjadi tanda bukti keabsahan seorang pemilih dalam pilkada.

Ada beberapa kelebihan pelaksanaan e-voting ini. Pertama, hemat biaya, bahkan bisa memangkas pengeluaran hingga dua pertiga. Sebelumnya untuk melakukan pemilukada di Jembrana dibutuhkan dana sekitar Rp 12 miliar namun, dengan adanya teknologi ini menjadi hanya Rp 3,5 miliar saja.

Kedua, penerapannya mudah. Syaratnya, daerah sudah menerapkan e-KTP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal seseorang yang bisa digunakan untuk segala keperluan, termasuk dalam pemungutan suara. Cara memilih pun sederhana, yaitu dengan menyentuhkan jarinya pada layar sentuh tepat di tanda gambar calon kepala daerah yang dipilihnya. Cara ini memudahkan penduduk dan mempercepat proses pemilihan dan penyelenggaraan pilkada. Tiap pemilih hanya butuh waktu 20 detik. Waktu penghitungan suara pun singkat karena dilakukan secara online.

Ketiga, mudah melakukan deteksi kecurangan. Untuk melakukan e-voting, penduduk hanya membutuhkan satu KTP elektronik yang dilengkapi chip berisi data sebagai kartu pemilih. Dengan cara itu, data pemilih akan langsung terdaftar dalam sistem, sehingga ketika dia berniat melakukan kecurangan untuk memilih kedua kali akan langsung terdeteksi. Selain itu penghitungan suara bisa dilakukan lebih akurat dan pemilihan dapat dilakukan dimana saja, tidak tergantung tempat.

Keberhasilan E-voting

Dari penerapan e-voting di Kabupaten Jembrana, sebenarnya persoalannya tidak hanya menyangkut teknologi dan bagaimana penerapannya. Menurut Prosser and Krimmer (2004) ada empat dimensi yang bisa digunakan untuk melakukan assesment terhadap pelaksananan e-voting. Pertama, dimensi politik. Di sini terkait dengan sistem politik, metode pemilihan, sikap resmi pemerintah terhadap e-voting serta proses pengambilan kebijakan. Kedua, dimensi hukum. Ini menyangkut sistem hukum sebagai basis bagi solusi teknologi. Prinsip-prinsip hukum dalam pemilu yang berlaku sangat penting dan bagaimana cara e-voting bisa diimplementasikan. Ketiga, dimensi teknologi. Di sini penting untuk mengetahui status pemilih umumnya, penggunaan e-KTP, dan lain-lain. Keempat, dimensi masyarakat. Ini pada dasarnya menyangkut level partisipasi politik, sikap masyarakat terhadap teknologi, khususnya e-voting.

Dengan kata lain, inovasi ini akan berhasil jika tersedia tiga hal: hardware, software, dan orgware. Hardware yakni teknologi itu sendiri (perangkat komputer, internet, dan lain-lain). Software yakni sistem komputer, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pengelolanya. Orgware yakni kapasitas aktor dari lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai pelaksana TPS hingga level KPU. Koherensi antara hardware, software, dan orgware sangat menentukan keberhasilan e-voting.

Salah satu pendorong e-voting adalah penggunaan teknologi akan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Dari eksperimen e-voting yang dilakukan oleh Cunningham et.al. (2003) tampak bahwa ada persolan mengenai rekrutmen (proses pendaftaran). Dengan sistem e-KTP, tentunya pendataan akan menjadi lebih sederhana. Kedua, perlunya melibatkan infrastruktur sosial (masyarakat dari tingkat yang paling bawah).

Ketika mendesain dan memperkenalkan teknologi e-voting, ada persoalan teknis dan non-teknis dalam penerapan e-voting. Pertama, perlunya ruang diskusi dan konsultasi tidak hanya seputar pemilihan namun juga penyadaran tentang pentingnya partisipasi warga. Kedua, e-voting tidak bisa menjamin peningkatan partisipasi pemilih, jika teknologi tidak desain dengan baik dan sempurna. Ketiga, persoalan kesenjangan digital (digital divide). Solusi teknis dan organisasi perlu ditemukan untuk menangani masalah ini. Keempat, para aktor perlu mengambil peranan aktif dan kompleksitas dalam pengorganisasian e-voting juga perlu mendapat perhatian.

Inti dari itu semua adalah pentingnya proses pembelajaran dari masyarakat dan kehadiran pemimpin yang optimis dan mampu melakukan terobosan-terobosan yang cerdas dan bermanfaat bagi rakyat. Kabupaten Jembrana telah membuktikannya dan menginspirasi kita semua. ***

Yohanes Widodo, staf pengajar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

* Tulisan ini dimuat di Harian Bernas Jogja, Selasa Legi, 13 April 2010 halaman 4.

3 Comment(s)

  1. Nice post gan…
    :)

    effe | Mar 4, 2011 | Reply

  2. NIce post ..
    Thanks infonya..
    slm kenal

    istard | Mar 4, 2011 | Reply

  3. mantab infonya, di tunggu info laennya

    Thanks

    istrd | Mar 6, 2011 | Reply

1 Trackback(s)

  1. Jun 5, 2010: from ??????

Post a Comment