Sistem Stasiun Jaringan: Quo Vadis?

Pemberlakukan sistem siaran nasional menjadi sistem siaran lokal berjaringan merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran. Semangat dari sistem stasiun berjaringan ini adalah negara ingin mewujudkan dan menjamin pluralime media, yakni keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of content). Pluralisme media merupakan salah satu kondisi mendasar bagi pembentukan public sphere dalam masyarakat demokratis (Klimkiewicz, 2005).

Pluralisme Media di Indonesia

Konsep stasiun berjaringan adalah satu upaya menghindari terjadinya pemusatan kepemilikan atau monopoli media. Konsep ini penting bagi demokratisasi penyiaran karena keterpusatan industri media kepada segelintir pemilik saja akan cenderung mengabaikan pluralitas pendapat dan gagasan. Diversity of ownership menjadi satu hal yang penting karena kepemilikan media akan mempengaruhi isi media, dan isi media selalu merefleksikan kepentingan mereka yang membiayainya (McQuail,2000). Pluralitas pemilikan media bertujuan untuk mengurangi bias kepentingan pemilik media. Semakin plural kepemilikan media, maka akan mendorong semakin beragam pula isi media.

Kita bisa melihat bahwa selama Orde Baru, lembaga penyiaran (TVRI dan RRI) dimonopoli dan dikuasai oleh negara. Reformasi diharapkan memberi arah baru bagi demokratisasi dan desentralisasi dunia media massa, khususnya media televisi. Namun perkembangan saat ini cenderung mengarah kebalikannya. Amir Effendi Siregar (2008) mengindikasikan, dalam kehidupan dan sistem komunikasi massa, khususnya media elektronik, telah terjadi perpindahan dominasi negara dan pemerintah ke dalam dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi. Saat ini terjadi sentralisasi dan dominasi baru oleh sektor swasta dengan dominasi segelintir pemilik modal.

Contohnya, sepuluh televisi ‘nasional’ Jakarta yang kini mengudara, saat ini dikuasai oleh tiga kelompok konglomerasi media. Satrio Arismunandar, Krishna Sen dan David T. Hill (2001) mencatat, tiga kelompok konglomerasi media tersebut, yakni: pertama, PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo yang membawahi RCTI (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia), TPI (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), dan Global TV (PT Global Informasi Bermutu). Kedua, grup Bakrie dibawah PT Bakrie Brothers yang dipimpin oleh Anindya N. Bakrie yang membawahi ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi) yang kini berbagi saham dengan STAR TV dan Lativi (PT Lativi Media Karya)—yang sekarang menjadi TV One. Ketiga, PT Trans Corpora (Grup Para). Grup ini membawahi Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia) dan Trans-7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh). Tiga televisi swasta lainnya, yakni SCTV, Metro TV dan Indosiar, berdiri sebagai perusahaan sendiri.

Fenomena perpindahan dari suatu sistem otoriter represif oleh negara ke dalam suatu sistem otoritarianisme dan monopoli baru oleh kelompok swasta, menurut Amir Effendi Siregar (2008), sama berbahayanya dengan dominasi negara. Menurut Ade Armando (2007) implikasi keadaan ini sangat serius. Pertama, Jakarta mendikte isi siaran sesuai dengan selera Jakarta. Rujukan nilai isi siaran televisi adalah standard budaya Jakarta. Kedua, masyarakat daerah sama sekali tidak dapat memanfaatkan televisi sebagai sarana informasi mengenai daerahnya sendiri. Ketiga, segenap keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertelevisian hanya bisa dinikmati oleh Jakarta. Pengiklan hanya perlu membayar stasiun televisi di Jakarta untuk kepentingan pemasaran produknya, tanpa perlu sedikit pun mengucurkan uang kepada daerah-daerah di luar Jakarta yang dijadikan sasaran penjualannya. Keempat, bisnis pertelevisian tersebut tidak menumbuhkan industri pendukung maupun lapangan pekerjaan di daerah luar Jakarta. Seorang lulusan sekolah ilmu komunikasi yang sebenarnya sangat mahir menggunakan kamera televisi, misalnya, harus ke Jakarta untuk bisa bekerja dalam lapangan kerja pertelevisian. Begitu juga biro iklan dan production house tidak akan tumbuh di daerah di luar Jakarta. Keadaan inilah yang hendak dirombak oleh Undang Undang Penyiaran No. 32/2002.

Sistem Stasiun Jaringan

Ada dua ketentuan penting dari Undang Undang Penyiaran tentang Sistem Stasiun Jaringan. Pertama, televisi nasional tidak dapat lagi menyelenggarakan siarannya secara nasional yang menjangkau seluruh wilayah negara namun tetap dapat melakukan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas (pasal 20 jo 31 ayat 3). Kedua, dalam sistem stasiun jaringan,  televisi nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan televisi lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan dimana induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota (pasal 34 ayat 1). Televisi nasional yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya paling lambat 28 Desember 2009. Kenyataannya, publik di daerah, khususnya di Yogyakarta tidak bisa banyak berharap, karena implementasi dari kebijakan itu tampaknya masih jauh panggang dari api.

Pemberlakuan sistem stasiun jaringan ini di atas kertas memang sangat ideal, namun di lapangan kita dihinggapi oleh pesimisme. Pesimisme itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, televisi nasional enggan untuk berubah. Meski telah disahkan sejak 2002, namun pelaksanaan ketentuan ini terus ditunda. Keterlambatan ini memperlihatkan keengganan berubah dari pemikiran yang bersifat sentralistis ke arah yang desentralistis (Amir Effendi Siregar, 2008). Waktu tujuh tahun lebih tampaknya belum cukup bagi 10 televisi Jakarta yang terlanjur ‘nyaman’ menjadi televisi ‘nasional’. Ketidaksiapan itu terekam saat acara Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) pengajuan ijin operasional televisi berjaringan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta, Januari 2010 lalu. Penulis menemukan indikasi bahwa perubahan yang diharapkan pasca pemberlakukan Sistem Siaran Jaringan di Yogyakarta—terwujudnya keragaman kepemilikan dan keragaman isi—tampaknya masih jauh. Evaluasi Dengar Pendapat seolah sekedar formalitas. Proposal yang diajukan terkesan ala kadarnya. Kalau boleh membandingkan, kualitasnya tak lebih baik dari proposal mahasiswa.

Kedua, dari segi keragaman kepemilikan juga tidak ada perubahan signifikan. Hampir semua televisi ‘nasional’ Jakarta yang mengajukan ijin membentuk Perseroan Terbatas (PT) baru, dan orang yang dipasang adalah orang Jakarta. Kalau pun ada orang Yogyakarta, ia merupakan bagian dari manajemen televisi Jakarta. Televisi Jakarta belum mau menggandeng televisi lokal. Sehingga, harapan bahwa kehadiran televisi jaringan bisa menampung sumber daya manusia lokal, menggairahkan iklim bisnis di daerah dan tumbuhnya industri kreatif di daerah, belum terlihat gambaran riilnya.  Padahal, menurut Agus Yuniarto (2007) jika televisi Jakarta itu mau bermitra atau menjalin kerjasama dengan televisi lokal, maka proses pendirian televsi swasta lokal yang selama ini terkendala karena rebutan kanal, akan jauh lebih ‘mudah’.

Ketiga, kesiapan televisi Jakarta untuk mengusung konten lokal cenderung minimalis. Dari proses Evaluasi Dengar Pendapat terungkap, kebanyakan menawarkan program berita yang menurut mereka lebih gampang. Beberapa televisi menyediakan slot waktunya kurang dari satu jam (pada jam-jam non prime time). Bahkan ada televisi yang ‘menyempilkan’ program atau konten lokal pada jam 02.00 atau 04.00, saat dimana warga Yogyakarta masih tidur lelap. Dari sini tampak bahwa televisi ‘nasional’ Jakarta tidak siap atau kurang serius melaksanakan sistem stasiun jaringan dan mengubah stasiun daerah dari stasiun relai menjadi stasiun mandiri.

Hambatan atau Peluang?

Dari Evaluasi Dengar Pendapat juga terungkap sejumlah hambatan yang dihadapi oleh televisi ‘nasional’ Jakarta untuk bermigrasi menjadi televisi mandiri berjaringan. Pertama, persoalan infrastruktur—ini terkait dengan biaya investasi. Mereka mengatakan bahwa bisnis televisi membutuhkan investasi besar. Dengan sistem stasiun jaringan ini, mereka harus mengelola stasiun relai menjadi stasiun mandiri yang biaya investasinya mahal.  Menurut Agus Yuniarso (2007), justru dengan sistem stasiun jaringan dan bermitra dengan televisi lokal, maka investasi teknis bisa relatif lebih rendah.

Kedua, program dengan konten lokal. Selama ini stasiun Jakarta terbiasa mengelola program yang nasional. Ketika harus mengelola program lokal, mereka seperti kehilangan ide dan kreativitas. Sehingga program yang ditawarkan kebanyakan program berita. Lewat kerjasama dengan mitra lokal, televisi Jakarta tak perlu lagi pusing-pusing dengan program siarannya karena  program lokal bisa disiapkan oleh mitra lokal. Untuk televisi jaringan yang mengudara 24 jam sehari, televisi lokal anggotanya hanya perlu me-manage program siaran kurang dari 7 setengah jam. Itupun jumlah maksimal karena pada tahap awal, regulasi mensyaratkan hanya 10% dari total jam siaran (sekitar 2,5 jam). Bicar konten lokal untuk Yogyakarta seharusnya bukan masalah, karena Yogyakarta adalah gudangnya orang-orang kreatif.

Ketiga, sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan siap pakai menurut mereka menjadi persoalan. Meski demikian, jika televisi Jakarta menjalin kerjasama dengan mitra lokal, maka sumber daya manusia telah tersedia dan disiapkan oleh mitra local. Kalau pun tidak menjalin kerjasama, sumber daya manusia seharusnya juga bukan masalah karena di Yogyakarta terdapat beberapa universitas yang membuka program studi Ilmu Komunikasi. Mereka adalah stakeholder yang menyiapkan sumber daya manusia untuk industri televisi dan bisa menjadi referensi dalam hal konten program.

Semangat dari sistem stasiun jaringan ini adalah agar penjajahan Jakarta atas Indonesia harus dihentikan dan asas keberagaman dihormati setinggi-tingginya (Ade Armando, 2007). Stasiun televisi berjaringan ini diharapkan ikut membangun berkembangnya televisi lokal, merangsang dan membangun dinamika ekonomi lokal dan sosial budaya lokal. Bila semua stasiun ‘nasional’ Jakarta melakukan transformasi ke stasiun lokal berjaringan, maka akan tercipta sebuah sistem penyiaran yang sehat, yang menjamin adanya diversity of ownership dan diversity of content, yang akan memperkaya bangsa ini baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Penutup

Sistem stasiun jaringan: quo vadis? Dalam hal ini, pihak televisi Jakarta yang harus menjawabnya. Panggilan untuk bertransformasi menjadi stasiun  berjaringan ini berdasarkan pada fakta bahwa mereka menggunakan frekuensi yang merupakan domain publik Yogyakarta. Jika selama ini publik Yogyakarta sekedar dimanfaatkan oleh televisi Jakarta untuk target iklan dan memperkuat bisnis mereka, kini saatnya bagi publik Yogyakarta untuk mendapatkan haknya, dalam bentuk tayangan bermutu dan mereka mendapatkan ruang untuk meyampaikan pemikiran dan aspirasinya.

Untuk itu, televisi Jakarta yang ingin menjadi stasiun siaran jaringan di Yogyakarta diharapkan lebih serius karena publik Yogyakarta yang merupakan publik yang terdidik. Gerakan literasi media di Yogyakarta juga cukup masif. Jika program-program yang ditawarkan oleh televisi Jakarta sekadar ‘itu lagi, itu lagi!’, dan tidak ada sesuatu yang lebih baik dan kekhasan yang ditawarkan kepada public Yogyakarta, maka program-program televisi Jakarta ini akan ditinggalkan pemirsanya.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu dukungan pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), serta masyarakat. Pemerintah harus tegas menegakkan hukum. Jangan sampai pemerintah justru diperdaya dan dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk kepentingan bisnis mereka. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) perlu memperjuangkan aspirasi publik Yogyakarta. Jika televisi-televisi ‘nasional’ Jakarta itu tidak serius mentransformasi stasiun relai menjadi stasiun televisi lokal berjaringan, ijin penyelenggaraan itu semestinya tidak diberikan. Publik Yogyakarta perlu memonitor pelaksanaan Ketentuaan Undang-Undang Penyiaran tentang sistem stasiun jaringan ini. Jika terjadi pelanggaran, kita wajib melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita berharap dengan sistem stasiun jarngan ini, tayangan yang sehat dan membumi; tontonan yang bisa menjadi tuntunan, akan mewarnai televisi kita. Semoga!

Yohanes Widodo, dosen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

*Artikel ini dimuat di Harian Bernas Jogja, Selasa 1 Juni 2010

3 Comment(s)

  1. heeumm… saya masih kurang paham gan.. btw nice post :D

    ANDI WONG | Jul 15, 2010 | Reply

  2. Menarik mas … Dan terima kasih, karena tidak banyak penulis yang mau menyebutkan narasumber tulisannya seperti panjenengan. Sekali lagi, matur nuwun … (saya tautkan ke televisiana.net boleh ya?)

    Agus Yuniarso | Jul 29, 2010 | Reply

  3. @ agus yuniarso: sama-sama, mas. monggo diaturi, untuk menautkan di televisiana.net.

    masboi | Aug 23, 2010 | Reply

Post a Comment