DPR dan Opini Publik

Politik di republik ini memang sarat ironi. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membela kepentingan rakyat, justru berjuang untuk kepentingannya sendiri. DPR yang seharusnya garang ketika membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti tampak dalam adegan sidang-sidang parlemen tentang kasus Bank Century, kini justru berubah mellow. Yang terdengar nyaring dari gedung parlemen jutru rentetan rengekan mengenai usulan fasilitas, mulai dari dana aspirasi, dana pedesaan, hingga dana berbasis daerah pemilihan yang menyedot jumlah besar (Kompas, 9/9/2010). Ironisnya, apa yang diperjuangkan oleh DPR justru ditolak dan dikritik oleh rakyat. Kepentingan DPR dan kepentingan rakyat justru nggak nyambung!

Rengekan itu dimulai dengan usulan dana aspirasi bagi setiap anggota DPR sebesar Rp 15 miliar pertahun, dengan total Rp 8,4 triliun. Setelah dikritik publik dan internal anggota DPR usulan itu pun surut. Setelah itu, muncul dana pembangunan pedesaan sebesar Rp 1 miliar per desa/kelurahan, dengan total Rp 72 triliun. Polemik dana desa itu tak berlangsung lama. Setelah itu, muncul rumah aspirasi yang dananya dibebankan ke anggaran negara. Anggaran rumah aspirasi per anggota mencapai Rp 300 juta. Usulan inipun lenyap karena mendapat kritikan di sana-sini. Terakhir, proyek pembangunan gedung DPR berlantai 36 senilai Rp 1,6 triliun. Setelah dihujani berbagai kritik, akhirnya pimpinan DPR sepakat menunda dan mengkaji ulang proyek tersebut (Kompas, 9/9/2010). Setelah litani usulan dan rengekan anggota DPR tentang fasilitas-fasilitas tersebut ditolak rakyat, pertanyaannya: sebenarnya DPR membawa kepentingan siapa? Mengapa aspirasi DPR bertentangan dengan pendapat rakyat?

Opini Publik dan Demokrasi

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan menempatkan pendapat rakyat sebagai dasar kebijakan publik. Karena itu pemerintah secara moral harus mendengarkan tuntutan rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat terwakili dalam opini publik.

Opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama. Opini itu mendapat tanggapan, didiskusikan, sehingga menjadi lebih luas dan lebih menyebar. Karena itu, opini publik itu banyak dipengaruhi dan sangat bergantung pada media. Tanpa media massa, masyarakat tidak akan mengetahui adanya opini yang beraneka ragam.

Menurut Erikson, Lutberg dan Tedin, ada empat tahap terbentuknya opini publik. Pertama, muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Kedua, isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Ketiga, ada opinion leaders (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi. Keempat, mendapat perhatian media (pers) hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak.

Media memengaruhi publik secara halus melalui kebijakan redaksional. Interpretasi publik atas pemberitaan media bergantung pada bagaimana media merepresentasikan sebuah peristiwa atau kebijakan melalui strategi framing sebagai bingkai yang memengaruhi diskursus.

Peran media sangat strategis dalam pembentukan opini publik. Kasus Prita, Manohara, dan Bibit-Candra (KPK), menunjukkan peran media dalam mengkonstruksi opini masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang bersih dan perlu dilindungi.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mencerna informasi yang didapat dari media. Saat ini masyarakat bisa ikut aktif menyampaikan opini publik melalui opini dan surat pembaca di surat kabar, talkshow di radio dan televisi, atau melalui media warga dan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter. Media baru ini cukup efektif untuk menyebarkan diskursus, menggalang opini publik serta melakukan advokasi kebijakan publik.

Problem Partai Politik

Partai politik adalah pihak yang dianggap mewakili kepentingan rakyat. Namun dalam banyak kasus, suara rakyat yang terungkap dalam opini publik justru berbeda dengan suara pihak yang dianggap mewakilinya. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Benjamin Constant (1816), bahwa partai politik adalah ‘reuni’ orang-orang yang mempunyai doktrin politik yang sama. Orang-orang ini mencari kekuasaan untuk mengendalikan aparat-aparat pemerintahan dengan cara menduduki kursi-kursi kekuasaan dalam sebuah pemilihan yang tertib dan teratur.

Salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi dan mobilisasi politik melalui debat, diskusi internal, dan kampanye. Namun, kapasitas partai untuk mobilisasi dan sosialisasi diragukan karena terbukti adanya para partisan yang keluar dari partai karena partai tidak menarik lagi. Sampai batas tertentu, orang-orang partai ini korup, sehingga membuatnya kurang efektif dalam meraih simpati dan gagal menarik perhatian dan perasaan para partisan.

Kondisi ini makin menumbuhkan sikap apatisme dan keengganan masyarakat terhadap politik. Mereka yang tahu politik makin tak acuh. Pemahaman masyarakat terhadap politik makin absurd karena dampak dari gegap gempita Pemilu, nyaris tak terdengar lagi setelah ‘para wakil rakyat’ dan ‘anggota dewan yang terhormat’ itu duduk di gedung parlemen.

Pelajaran Bagi DPR

Beberapa isu kontroversial yang diproduksi oleh DPR perlu menjadi pelajaran berharga agar DPR betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat dan berempati terhadap kondisi rakyat. Jika isu-isu sudah menjadi opini publik, maka citra DPR semakin jatuh dan kian tak berharga di mata rakyat. Menurut Survei Barometer Korupsi Global (BKG), DPR selalu dinilai sebagai institusi yang korup, bersama dengan institusi peradilan, dan kepolisian. Pandangan negatif terhadap performa DPR juga tertangkap dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas (1-2/04/2009). Di dalam jajak pendapat tentang pandangan publik terhadap kinerja DPR, 67,3 persen responden dari total 844 responden menganggap citra DPR saat ini masih terpuruk. Temuan Indonesian Parliamantery Center juga menunjukkan, produktivitas anggota DPR dalam setahun pertama masa tugas periode 2009-2014 masih sangat rendah. Mereka baru menyelesaikan lima RUU dari 70 yang diproritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Antaranews, 30/07/2010).

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Temuan ini menunjukkan bahwa opini masyarakat tentang korupsi di DPR sangat buruk. Ini terutama dikaitkan dengan kinerjanya yang loyo, perilaku anggota yang sering membolos, dan beberapa anggota terkena kasus korupsi. Belum lagi ditambah berbagai isu kontroversial yang justru diproduksi dari Senayan sendiri.

Usaha keras harus dilakukan untuk membersihkan citra institusi ini sehingga bisa mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh DPR untuk memperbaiki citranya. Pertama, DPR perlu mengedepankan agenda-agenda riil yang bisa dirasakan rakyat, bukan sebaliknya memperjuangkan kepentingan sendiri, seperti tuntutan kenaikan fasilitas, gedung baru, dan lain-lain. Kedua, DPR perlu melakukan tindakan tegas bagi anggota DPR yang malas dan sering abses ketika sidang, korup, dan tidak beretika dengan mengefektifkan fungsi control melalui Badan Kehormatan. Ketiga, DPR harus menunjukkan usaha serius khususnya dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang.

Di alam demokrasi sekarang ini, kinerja pemerintah dan DPR akan selalu berhadapan dengan arus opini publik. Tak ada lagi ada istilah ‘anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.’ Rakyat akan berteriak ketika perilaku dan kebijakan yang diambil pemerintah tak sesuai dengan hati nurani rakyat. Kebijakan publik hendaknya dirumuskan dengan mengikuti kehendak rakyat, public policy is public consent.

Meminjam penuturan Wahyudi Kumorotomo (2009): “Kebenaran bisa saja ditelikung oleh para elit politik dengan memanfaatkan aturan-aturan hukum atau jargon-jargon moralitas yang disampaikan melalui pernyataan politik. Tetapi opini publik dan landasan moral yang sejati tetap tidak akan bisa dilawan. Pada akhirnya kebenaran yang sejati akan terungkap, dan sejarah selalu bisa membuktikannya.”

Semoga DPR kita bukan ‘badak’: meskipun dikritik dan dicaci maki, namun tetap jalan melenggang. ***

Yohanes Widodo, dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY

*Dimuat di Harian Bernas Jogja, Selasa, 14 September 2010

Post a Comment