Menyoal Media Intoleran

Bernas Jogja, 25 November 2014

Oleh Yohanes Widodo

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet dan perubahan politik sejak reformasi 1998 telah membuka ruang demokrasi di Indonesia. Laiknya sekeping mata uang, di satu sisi keterbukaan itu mendukung perdamaian, keberagaman, toleransi dan upaya perwujudan nilai-nilai demokrasi (Kikue Hamayotsu, 2013). Di sisi lain, kebebasan dan keterbukaan ini lalu memungkinkan munculnya media-media yang menyebarkan ideologi intoleran serta mengobarkan nilai-nilai yang berbeda bahkan bertentangan dengan demokrasi dan kemanusiaan.

Siapa pun kini bisa membuat atau mendirikan media dengan tujuan apapun, termasuk kelompok yang ingin mengobarkan atau mendukung perspektif anti perdamaian, mendukung kekerasan atau diskriminasi. Misalnya, kelompok ISIS menyebarkan propaganda melalui Youtube. Selain itu ditemukan sejumlah situs media (Islam) yang cenderung ekstrem, prejudice, intoleran, menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, rasis, diskriminatif, bahkan mengarah ke terorisme.

Koordinator Jaringan Media Gusdurian Nabila Munsyarihah (2014) menyebutkan ada sekitar 50 situs media intoleran. Menariknya, menurut Nabila, peminat situs-situs islam intoleran justru lebih banyak. Peringkat Alexa Indonesia menunjukkan urutan tiga tertinggi dari situs-situs tersebut adalah situs-situs yang antara lain mempromosikan ISIS.

Dari sini tampak bahwa kendati kelompok-kelompok ini tergolong ‘marjinal’ dalam kelompok-kelompok Islam, namun mereka mampu merebut ruang publik di Internet. Tentu hal ini menjadi tantangan dan kondisi yang harus disikapi terutama karena sejak awal berdiri, Indonesia adalah negara yang mengusung nilai kebhinekaan.

Bukan jurnalisme

Menurut aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bambang Muryanto (2014), pada prinsipnya media-media intoleran tidak bisa disebut sebagai produk jurnalisme.

Pertama, produk jurnalisme harus patuh pada metode-metode jurnalisme yang digunakan serta melewati proses jurnalistik yang panjang. Salah satunya yang paling penting adalah persoalan verifikasi dan konfirmasi. Media-media yang menyebarkan kebencian seperti ini umumnya tidak pernah mengkonfirmasi kepada orang yang menjadi ‘korban’ dan atau diberi stigma jelek dalam berita. Dengan demikian, media intoleran semacam itu bukan produk jurnalisme tapi propaganda.

Kedua, jurnalisme memiliki peran seperti dimuat di Undang-Undang Pokok Pers: harus membela hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Kalau ada media yang menghasilkan informasi yang bertentangan dengan itu, otomatis itu bukan jurnalisme. Di sini jelas bahwa media intoleran bukan jurnalisme namun justru menjadi ancaman bagi jurnalisme dan demokrasi.

Ketika regulasi dari pemerintah lemah terhadap persoalan ini, maka yang perlu dilakukan adanya literasi media sehingga masyarakat bisa memiliki filter: mana informasi yang benar dan salah. Kecenderungan masyarakat yang tidak melek media: selain mengkonsumsi media, mereka juga menyebarkan informasi melalui media sosial sehingga efeknya menjadi semakin besar. Misalnya, dalam pemilu lalu, banyak orang percaya pada berita-berita negatif dan informasi ini kemudian disebarkan melalui media sosial.

Fenomena duplikasi melalui media sosial seperti ini bisa berbahaya. Apalagi media mainstream masih memiliki banyak persoalan sehingga belum bisa menghasilkan jurnalisme yang sangat baik kemudian menyebabkan masyarakat mencari informasi-informasi di media sosial yang kredibilitasnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini membahayakan karena kita punya sejarah panjang konflik-konflik sosial misalnya di Ambon yang terbakar hanya karena pesan singkat atau SMS.

Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini dengan mulai mengatur media-media terutama media online yang memproduksi berita-berita yang diskriminatif dan agitatif. Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media online sehingga kemudian tidak muncul berita atau informasi yang destruktif.

Belajar dari Gusdurian

Jaringan Gusdurian menyadari bahwa internet sangat didominasi oleh media-media yang memproduksi pesan kekerasan. Karena itu, Jaringan Gusdurian mengambil peran untuk berkompetisi di antara media-media itu dengan cara melawan konten intoleran dengan konten damai. Jaringan Gusdurian memproduksi artikel, tulisan, maupun opini yang berisi pesan perdamaian dan toleransi kemudian disebarluaskan melalui media internet (situs gusdurian.net, e-newsletter, dan media sosial). Tantangannya menurut mereka, pesan intoleran cenderung sensasional dan lebih gampang merebut perhatian publik. Sementara pesan damai dianggap konvensional dan membosankan. Karena itu perlu dipikirkan strategi kampanye lebih lanjut sehingga pesan damai bisa tersebar luas secara efektif.

Jaringan Gusdurian juga memberdayakan anggota komunitas antara lain dengan mendorong anggota komunitas berkontribusi tulisan. Dari situ bisa diupayakan agar mereka punya perspektif damai dalam menulis. Pemberdayaan anggota komunitas dilakukan dengan pelatihan antara lain sekolah menulis esai untuk menghasilkan penulis-penulis baru dengan perspektif damai.

Selain diajari bagaimana menulis atau memproduksi konten, tantangan yang juga penting adalah bagaimana mengajari masyarakat bagaimana mengonsumsi konten (berita). Tokoh jurnalisme Bill Kovach mengajari bagaimana caranya orang itu membaca berita. Pertama, orang harus skeptis—kalau dulu skeptis harus dimiliki oleh wartawan maka sekarang skeptis harus dimiliki oleh pembaca juga. Kedua, kritisisme yang bisa diturunkan bagaimana pembaca bisa menemukan bias di dalam teks.

Pekerjaan rumah

Fenomena media intoleran ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi jurnalis. Saat ini tantangan jurnalis lebih berat ketika ada kecenderungan besar bahwa gerakan-gerakan intoleransi di Indonesia semakin menguat. Karena tugas jurnalis seolah ‘guru untuk masyarakat’ sehingga tantangan ini harus dijawab oleh jurnalis. Bagaimana jurnalis bisa mengendalikan kecenderungan ini dan mengedukasi masyarakat. Masalahnya, seperti hasil penelitian Majalah Pantau beberapa waktu lalu, mayoritas jurnalis juga punya perspektif intoleran. Sehingga edukasi perlu terus dilakukan bagi jurnalis sehingga jurnalis bisa memainkan perannya sebaik mungkin.

Literasi media menjadi faktor penting dalam konteks ini. Dengan melek media kita tahu bahwa realitas media dan realitas sosial dua hal yang berbeda. Sehingga apa yang disampaikan oleh media tidak semuanya baik. Bahwa media juga punya agenda, framing, yang kemudian bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai HAM, atau nilai-nilai yang terkait kebebasan berpendapat, bisa jadi media bersikap diskriminatif, penuh kekerasan dan mengumbar kebencian. Itu yang harus diwaspadai. Jika masyarakat tidak kritis, maka masyarakat bisa terseret dengan agenda media. Jika orang itu lemah atau tidak menyadari, maka ia akan gampang mengiyakan apa yang disampaikan oleh media (Dina Listiorini, 2014).

Literasi media juga bisa menjadi pemicu untuk kemudian masyarakat ‘membredel’ media yang tidak berkualitas. Kalau masyarakat tidak ada yang tertarik pada media-media intoleran atau media yang tidak berkualitas, maka media-media tersebut akan mati dengan sendirinya. Kalau masyarakat kritis dan berdaya, mereka tidak hanya menjadi ‘pasar’ yang mengkonsumsi media namun menjadi ‘warga’ yang bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.***

Yohanes Widodo, dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Post a Comment