Menyongsong Era Televisi Lokal

Saat ini sedikitnya ada 19 stasiun televisi lokal yang sudah resmi tergabung dalam Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (KCM, 26/7/2005). Menyusul daerah-daerah lain, tak lama lagi televisi lokal akan mewarnai bumi Sriwijaya.

Kehadiran televisi lokal ini di Palembang akan meramaikan ‘dunia persilatan’ lembaga penyiaran di Sumatera Selatan, yang kini diramaikan oleh 10 stasiun televisi nasional dan TVRI Sumsel, serta beberapa televisi lokal yang telah mengajukan ijin dan diproses oleh Komisi Penyiraan Indonesia Daerah (KPID) Sumsel.

Era televisi lokal di Palembang patut disambut gembira dan apresiasi. Kehadiran televisi lokal akan menambah variasi atau pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan pendidikan. Televisi lokal bisa menjadi mimbar perdebatan masyarakat lokal mengenai isu-isu atau persoalan-persoalan lokal yang sedang dihadapi. Selain itu, keberadaan televisi lokal dapat menjadi sarana pengembangan potensi daerah, sehingga daerah pada gilirannya menjadi lebih maju dan sejahtera melalui pengembangan perekonomian rakyat.

Dari perspektif Otonomi Daerah, kehadiran televisi lokal dapat mengurangi sentralisme informasi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran yang merevisi UU Penyiaran terdahulu (UU No. 24/1997) yang kental sekali dengan kekuasaan.

Seperti diungkapkan oleh Paulus Widianto, mantan Ketua Pansus DPR-RI yang membahas RUU Penyiaran, “Pemerintah Orba waktu itu ingin memanfaatkan stasiun televisi sebagai tunggangan. Dengan demikian, hanya mengakui kalau stasiun televisi berdiri di ibu kota negara, Jakarta. Akibatnya, suara dari daerah tidak mendapat tempat atau diberi tempat tetapi sangat kecil sekali.”

Lewat televisi lokal dan televisi berjaringan, pemirsa tidak hanya dijejali informasi, budaya, dan gaya hidup ala Jakarta dan ala Barat. Pemirsa akan lebih banyak menyaksikan berbagai peristiwa dan dinamika di daerah dan lingkungannya.

Dalam konteks sosial budaya, televisi lokal bisa menjadi harapan dan “benteng terakhir” ketahanan bangsa (Bali Post, 27/7). Selama ini kita merasakan serbuan kapitalisme global dan budaya luar begitu kuat menyeruak-masuk lewat televisi nasional yang bekerja sama dengan televisi asing. Televisi ini mempunyai “dosa besar” dalam mengikis kebudayaan lokal, melalui gempuran acara yang membawa nilai-nilai yang tidak sesuai nilai-nilai yang dianut selama ini.

Gempuran acara televisi nasional yang negatif ini harus disikapi. Pada posisi ini, televisi lokal punya peluang membawa nilai-nilai luhur budaya daerah, dengan mengangkat budaya dan kearifan lokal (local genius) yang hidup dan berkembang di masyarakat. Di sana akan terjadi proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai (positif) budaya lokal. Televisi lokal menjadi harapan, Jika tidak ada orang yang memulai program televisi yang mengangkat budaya daerah, dikhawatirkan budaya itu akan makin luntur dan tidak dikenal generasi muda.

Idealisme Moral vs Komersial

Ada dua tipe televisi lokal di Indonesia. Pertama, televisi lokal yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten/propinsi melalui APBD dan di-setting menjadi government tv atau televisi pemda. Kedua, televisi lokal yang dibiayai atau dimodali oleh kalangan swasta, yang bernuansa binis dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit priented). Apalagi, televisi merupakan bisnis yang padat modal.

Seperti halnya media massa lain, televisi lokal memiliki kekuatan sebagai penggerak ekonomi dan dinamika kebudayaan. Karena itu, televisi lokal sejak dini harus mampu menunjukkan idealisme yang jelas, tidak hanya berangkat dari idealisme komersial.

Stakeholders yang membangun sebuah perusahaan media elektronik harus lebih dulu mempunyai idealisme moral dan spiritual, sebelum sampai pada tingkatan komersial. Jika cita-cita itu tidak diperjelas sejak awal, akan mempengaruhi perjalanan program tayangan.

Apa pun bentuk idealisme stakeholders, sebuah media televisi harus digarap secara profesional. Dalam sistem kerja profesional harus jelas arah yang ingin dicapai. Program juga bisa ditata secara profesional, tidak setengah-setengah sehingga menjadi kabur dan kurang menarik. Belum lagi bagaimana tanggapan dari masyarakat atau pasar yang akan menjadi sasaran program itu.

Selain kepastian idealisme, idealnya keberadaan televisi lokal harus didukung sebuah jaringan yang kuat. Dengan jaringan kerja dan bisnis seperti itu, kehadiran sebuah televisi lokal nantinya tidak sekadar sebagai kelengkapan sebuah peradaban masyarakat kota, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya.

Tantangan terberat yang dihadapi oleh televisi lokal (swasta) sebetulnya adalah bagaimana menjamin kelangsungan hidup industri televisi lokal dalam konteks persaingan bisnis media. Kita tahu, kemunculan sebuah media, tentu akan mengancam (dan diancam) media lain. Persaingan ini tidak bisa dihindari, karena televisi lokal ini akan nimbrung dalam perebutan kue iklan yang selama ini diperebutkan oleh media cetak, radio, dan televisi.

Karena itu perlu antisipasi, bagaimana menciptakan persaingan yang sehat dan fair. Idealnya, persaingan mestinya dibangun pada konteks program, content, dan manfaat? bukan harga spot. Karena saya pernah mendengar informasi, harga spot iklan di sebuah televisi lokal ’seharga’ spot iklan di radio. “Pasang iklan di televisi, harga radio!’” Kondisi ini perlu menjadi perhatian kalangan pengelola dan pebisnis media, agar kehadiran televisi lokal nantinya, tidak mematikan media lain.

Muatan Lokal: Kebudayaan

Primadona televisi lokal pada umumnya adalah program bermuatan lokal. Mulai dari berita, musik dan hiburan, program kesenian dan kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal. Namun, dalam konteks arus perubahan zaman yang demikian cepat, menghadirkan dan mengangkat kembali budaya daerah bukan hal mudah.

Selama ini, infiltrasi televisi melalui bahasa, musik, pertunjukan gaya hidup, terus membombardir alam pikiran pemirsa dan membuatnya seakan menjadi ciri kehidupan modern, dan memaksa pemirsa untuk mengikutinya hingga akan dibuat tergantung terhadapnya.

Masyarakat pun tampaknya tidak terlalu ambil peduli, terhadap gempuran acara televisi yang negatif. Televisi sudah mengalahkan pengaruh guru, agamawan, budayawan, memaksa seseorang melakukan kebiasaan tertentu.

Dengan kondisi itu, stasiun televisi lokal yang ingin mengangkat budaya daerah harus memiliki idealisme kuat, karena stasiun televisi yang bercirikan budaya daerah harus menjalani kehidupan yang penuh risiko. Tingkat rating yang rendah, bisa mengakibatkan stasiun TV itu miskin iklan. Dampak selanjutnya bisa diperkirakan jika kue iklan tidak bisa banyak diraih: berhenti beroperasi. Hal ini ini membawa sebuah dilema.

Dengan kekuatan itu, jika program positif semua, televisi lokal bisa menciptakan masyarakat berbudaya lebih baik. Masalahnya, seringkali tergoda uang, hingga meninggalkan idealisme. Bukan tak mungkin televisi lokal mengalami hal serupa.

Pertanyaannya: apakah televisi lokal akan bertahan dari godaan? Hal-hal seperti ini harus ‘dibaca’ oleh para pengelola dan dikontrol oleh masyarakat-pemirsa.

“Selamat datang era televisi lokal di Palembang?”

*Yohanes Widodo, penulis adalah pengamat media, bekerja di Radio Sonora Palembang. Artikel ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres, Palembang, Kamis, 25 Agustus 2005, hal. 4 (Opini)

Potret Pendidikan Jurnalisme

Oleh Yohanes Widodo

S

OROTAN terhadap pers dan wartawan tak kunjung henti. Bak lagu ‘benci tapi rindu’: pers dan wartawan dicintai namun (terus) digugat dan dibenci. Kebebasan pers yang diagung-agungkan kalangan pers justru ditanggapi sebagian masyarakat dengan kecaman dan hujatan. Pers sering dituduh tidak lagi mengindahkan kode etik, mengabaikan prinsip keseimbangan dan keakuratan, dan cenderung mengembangkan sajian informasi konflik, kekerasan, dan pornografi.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif pernah menyebut lima penyakit pers, yaitu: pornografi, character assassination, berita palsu dan provokatif, iklan yang menyesatkan, serta wartawan yang tidak profesional (bodrex). Berbagai pihak kerap menyesalkan kekurangakuratan dan ketidakmampuan wartawan dalam mengolah pemberitaan.

Masalahnya tidak hanya sampai di situ. Pers sendiri menghadapi kesulitan untuk merekrut wartawan-wartawan berkualitas. Yudha Kartohadiprodjo, Editor-in-Chief Men’s Health Indonesia mengeluhkan kualitas para (calon) wartawan. “Saya selalu kesulitan untuk mencari fresh graduate yang memiliki kriteria, wawasan dan kemampuan seperti yang saya inginkan.” Keluhan ini mewakili sejumlah pemimpin redaksi yang pusing mencari SDM berkualitas.

Merunut litani dosa-dosa pers, akar permasalahannya sebenarnya terletak pada sumber daya manusia. Bicara soal sumber daya manusia pers, perhatian kita akan tertuju kepada lembaga pendidikan jurnalisme. Di sini menyangkut persoalan output pendidikan jurnalisme yang sepertinya jauh panggang dari api. Karena itulah, lembaga pendidikan jurnalisme harus ikut bertanggung jawab untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh pers.

Publisistik vs Pertanian?

Hampir semua orang tahu, sebagian besar wartawan bukanlah alumni lulusan pendidikan jurnalisme. Sebagian wartawan?termasuk beberapa pemimpin redaksi sejumlah media top?adalah alumni Institut Pertanian Bogor (IPB)?bahkan IPB sering diplesetkan menjadi Institut ‘Publisistik’ Bogor.

Mengapa justru lebih banyak alumni perguruan tinggi non jurnalisme yang diterima menjadi wartawan? Pertama, beberapa media cenderung mencari kandidat yang belum jadi (baca: tidak memiliki basic jurnalisme) namun memiliki kemampuan spesialis yang handal. Media-media ini lebih mengandalkan pendidikan wartawan lewat diklat internal, sehingga wartawan-wartawan yang dididik benar-benar memiliki kompetensi standard dan menjiwai visi-misi dan spirit media mereka.

Kedua, kualifikasi alumni pendididikan jurnalisme kalah dengan alumni non jurnalisme. Kompetensi lulusan pendidikan jurnalisme ternyata tidak lebih baik dari lulusan pendidikan non jurnalisme. Lemahnya kompetensi itu bisa jadi disebabkan ketidakpekaan lembaga dan pengajar jurnalistik dengan kompleksitas kebutuhan media dan persoalan masyarakat.

Melihat realitas kesenjangan kemampuan (calon) wartawan alumni pendidikan jurnalisme, lebih jauh kita bisa mempertanyakan: Seperti apa pendidikan jurnalisme di Indonesia terutama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui program studi jurnalistiknya? Bagaimana standar kurikulum yang seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan jurnalistik semacam ini? Apakah pendidikan atau sekolah jurnalisme telah mampu menjawab kebutuhan dan media? Apakah output pendidikan jurnalisme sudah link and match dengan media massa?

Salah satu penelitian tentang pendidikan jurnalisme di Indonesia dilakukan oleh Thomas Hanitzsch, seorang kandidat PhD dari Universitas Ilmenau, Jerman, yang pernah kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Salah satu tulisannya berjudul “Rethinking Journalism Education in Indonesia: Nine Theses,” diterbitkan pada jurnal Mediator Universitas Islam Bandung (vol. 2 no. 1 tahun 2001). Menurut Hanitzsch (Harsono, 2004) mendefinisikan mutu dalam jurnalisme, dengan mengutip ilmuwan Jerman, Stefan Russ-Mohl, “Ibaratnya memaku puding ke tembok.” Ia sesuatu yang sia-sia.

Wartawan vs Sekolah Jurnalisme

Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, dari Joseph Pulitzer (Amerika Serikat) hingga Max Weber dan Richard Wrede (Jerman), sudah memperdebatkan apa ukuran jurnalisme bermutu, namun diskusinya sulit sekali, kalau tak bisa dibilang sia-sia. Ada kubu yang berpendapat wartawan perlu sekolah jurnalisme, antara lain Pulitzer yang memberikan uang untuk mendirikan Columbia Graduate School of Journalism pada 1902, ada pula kubu yang berpendapat wartawan tak perlu belajar sekolah secara khusus namun belajar dari berbagai disiplin ilmu, antara lain orang-orang Universitas Harvard, yang mendirikan Nieman Foundation on Journalism pada 1939.


Di Amerika ada puluhan program serupa Nieman Fellowship dimana wartawan diberi kesempatan mencicipi berbagai ilmu namun mereka tak menerima gelar. Namun di Amerika juga banyak sekolah wartawan bermutu dimana wartawan diajari berbagai macam ketrampilan dalam jurnalisme sekaligus belajar ilmu sosial atau ilmu lain yang menarik minat mereka.


Ilmuwan Jerman, Siegfried Weishenberg, pada 1990, mencoba maju lebih kongkrit dengan memperkenalkan empat macam kompetensi yang diperlukan seorang wartawan agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik: (1) Kompetensi profesional, misalnya, melakukan editing, seleksi informasi, memahami komunikasi dasar dan sebagainya; (2) Kompetensi transfer, misalnya, penguasaan bahasa, presentasi informasi, berbagai genre dalam jurnalisme dan sebagainya; (3) Kompetensi teknis, misalnya, komputer, internet, disain grafis dan sebagainya; (4) Kompetensi tingkat lanjut, misalnya, pengetahuan terhadap isu liputan tertentu, ilmu-ilmu sosial, bahasa asing dan sebagainya.


Hanitzsch menjelaskan keempat kompetensi itu dalam sebuah tabel. Berdasarkan tabel itu ia membandingkannya dengan kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, nisbah mahasiswa dan dosen, serta faktor-faktor lain, yang ada pada lima sekolah jurnalisme atau sekolah jurnalisme dalam program komunikasi: (1) Universitas Gadjah Mada; (2) Lembaga Pers Dokter Soetomo; (3) Institut Ilmu Sosial dan Politik; (4) Multi Media Training Center (MMTC); (5) Universitas Indonesia.

Ada beberapa kesimpulan yang didapat Hanitzsch. Pertama, pendidikan jurnalisme kita masih dihambat oleh apa yang disebut sebagai “kurikulum nasional.” Kedua, tak ada interaksi antara pendidikan jurnalisme dan industri media. Sekolah jurnalisme punya dunianya sendiri, sedangkan industri media berada pada dunia yang lain. Lembaga Pers Doktor Sutomo (LPDS) dan Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) punya pendekatan yang berbeda namun juga tak memadai karena mereka tak dilengkapi dengan sekolah di bidang penyiaran ? sesuatu yang berkembang pesat di Indonesia.


Ketiga, semua sekolah ini tak dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Banyak yang tak punya fasilitas internet maupun disain grafis. Kebanyakan dosen mengajarkan pengetahuan komunikasi plus matakuliah macam Pancasila dan sebagainya.

Keempat, di Indonesia, ada 69 sekolah jurnalisme (dari D-1 hingga S-3) tapi 80 persen ada di Pulau Jawa dan Medan. Daerah timur, dari Makassar hingga Jayapura, dari Maluku hingga Kupang, adalah daerah-daerah yang tak punya sekolah jurnalisme. Ia melihat ada ketimpangan besar antara jurnalisme di Jawa dan Medan serta di kota-kota timur.


Hanitzsch memberikan data lengkap pada kelima sekolah itu. Sekolah wartawan pertama di Jakarta adalah “Akademi Wartawan” yang didirikan pada 1950 dan jadi cikal bakal IISIP. UGM mendirikan jurusan “publicitit” pada 1953. Universitas Indonesia mendirikannya pada 1959.


Namun semua sekolah yang diteliti Hanitzsch punya kelemahan di bidang tenaga pengajar. UGM misalnya, dari 16 dosen tetap, semuanya punya gelar di bidang komunikasi, namun hanya tiga orang yang punya pengalaman di bidang jurnalisme. IISIP punya 10 dosen tetap, tanpa jurusan penyiaran, dan hanya enam dosen yang pernah punya pengalaman di bidang jurnalisme. MMTC didirikan oleh Departemen Penerangan pada 1985 untuk mendidik karyawan TVRI dan RRI. Namun sejak jatuhnya Presiden Soeharto, ia kesulitan dana dan kini masih belum punya kejelasan akan masa depannya.


Kebanyakan sekolah ini menekankan kurikulum mereka pada pengetahuan tentang komunikasi namun kemampuan praktis di bidang jurnalisme, misalnya menulis, sedikit diajarkan. Bahkan di UGM, teknik investigasi dan format berita dijadikan satu mata kuliah, diajarkan satu semester saja. Semua sekolah ini juga tak memberikan kesempatan mahasiswa untuk merasakan ruang redaksi ? sesuatu yang normal dilakukan sekolah macam Columbia Graduate School of Journalism.

Pendidikan jurnalistik di Indonesia, tidak hanya lemah di praktek tetapi juga etika. Perguruan tinggi jurnalisme cenderung mengajarkan teori, sedikit sekali muatan praktis dan etis. Kelemahan mungkin di perguruan tinggi yang tidak merancang kurikulum secara komprehensif. Sialnya setelah itu pengajar yang dipilih juga tak maksimal membawakan silabus dari kurikulum tersebut. Banyak faktor yang menyebabkannya, bisa saja pengajar memang tak menguasai materi, fasilitas perguruan tinggi seperti lab berita sangat minim, bahkan tidak ada.


Adapula akibat referensi sangat terbatas, kalaupun ada, buku-buku bagus itu masih dalam bahasa Inggeris. Bisa pula akibat satu fakultas atau sekolah komunikasi hanya mempunyai program atau jurusan jurnalistik secara umum saja, belum spesifik. Padahal di luar negeri, program atau jurusannya sudah tajam menjadi jurnalistik tv, jurnalistik radio, jurnalistik cetak, bahkan jurnalistik online.

Mungkin temuan Thomas Hanitzsch sama sekali tidak mengagetkan. Karena isu ini juga sering dibicarakan di kalangan wartawan kita. Para redaktur masih kesulitan mencari tenaga wartawan, atau orang yang bisa dididik jadi wartawan. Padahal sekolah jurnalisme banyak sekali. Hanisztch menulis 69 sekolah itu punya 19 ribu mahasiswa. Ia seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan media Indonesia.


Atmakusumah Astraatmadja dari LPDS, dalam suatu milis pada awal 2000 mengatakan, jumlah wartawan di Indonesia pada masa Presiden Soeharto hanya sekitar 7.000. Mereka mengasuh hampir 300 media cetak. Ada hampir 700 stasiun radio (walaupun sangat sedikit yang memiliki kegiatan jurnalistik) dan enam stasiun televisi.


Sekarang, ketika media cetak jadi sekira 600-700, stasiun radio lebih dari 1.000, dan televisi menjadi lebih dari sepuluh di Jakarta (total 31 di seluruh Indonesia), paling-paling wartawan bertambah 8.000-10.000. Padahal kebutuhannya banyak sekali. Kita bakal melihat ledakan stasiun-stasiun televisi di luar Jakarta ? mungkin di lebih dari 10 kota besar Indonesia. Siapa yang bakal mengisi kekurangan tenaga-tenaga disana?

Pendidikan Jurnalisme Penyiaran


Jika Thomas Hanitzsch menyoroti pendidikan jurnalisme cetak, maka pendidikan jurnalisme penyiaran jauh lebih minim lagi, dan lebih memprihatinkan. Eric Sasono, trainer jurnalisme radio dari Internews Indonesia mengatakan dengan pertumbuhan media penyiaran seperti sekarang, ternyata pemasoknya masih sangat minim. Selain Universitas Indonesia, UGM dan UNPAD, tak banyak perguruan tinggi yang punya pendidikan untuk penyiaran ? terutama radio. Dan masalah ketersambungan dengan kebutuhan industrinya juga masih persoalan sangat besar.

Seorang pelaku radio dan mantan anggota Dewan Pers, Zainal Suryokusumo pernah bercerita bahwa PRSSNI pernah mengadakan kerjasama dengan UNPAD untuk memperkuat lembaga pendidikan jurnalisme penyiaran, khususnya radio, di lembaga tersebut. Namun ternyata lulusan dari sana tak memadai untuk siap langsung bekerja di lembaga penyiaran. Sekalipun beberapa pekerja radio dari Mara FM, Bandung ikut memberikan pendidikan, tetapi kebutuhan praktis tetap tak terpenuhi. Mungkin ini persoalan kurikulum. Pertanyaannya yang lebih mendasar, mana yang harus didahulukan: kebutuhan akademis yang less-practical ataukah kebutuhan praktis yang kerap bersifat teknikal saja?


Sepanjang pengalamannya menggeluti jurnalisme radio, Eric mengakui bahwa ternyata para pekerja radio sangat rendah pemahamannya terhadap filosofi dan karakter media mereka. Akibatnya mereka hanya melakukan pekerjaan dari hari ke hari tanpa pernah mempertanyakan prinsip-prinsip kerja tersebut. Padahal dunia berubah, dan asumsi-asumsi yang diletakkan menjadi dasar berpikir bagi prinsip-prinsip itu juga turut berubah.

Dengan perkembangan jurnalisme seperti sekarang, terasa sekali bahwa jurnalisme radio di Indonesia sedang berjalan di tempat. Nyaris tak ada terobosan dalam kreasi, dan semua hanya meghadirkan rutinitas demi rutinitas. Bahkan Eric mengkhawatirkan proses menghilangnya “quality jurnalism” pada dunia radio. Padahal banyak orang yang sedang berpikir bahwa berjurnalisme saja sudah untung.


Kompetensi Jurnalisme

Kompetensi jurnalisme telah mematok persyaratan kemampuan profesional tertentu. Kitty Yancheff (2000) menilik ukuran profesionalisme jurnalis di era milenium. Menurutnya, pada fase milenium, profesionalisasi wartawan membutuhkan multi-kompetensi. Karakteristik performanya menekankan kekuatan penulisan dan kemampuan oral, ketekunan kerja, dan pemilikan dasar pengetahuan yang mengombinasikan aplikasi lintas-disiplin (penguasaan pelbagai format media cetak, siaran, interaktif dan multimedia) yang dibutuhkan dalam kerja memasok informasi di dunia profesional industri.

Untuk itu, ia mengajukan sepuluh kompetensi wartawan profesional yang terdiri dari: (1) Kompetensi-kompetensi penulisan (2) Kompetensi-kompetensi performa oral (3) Kompetensi-kompetensi riset dan ivestigatif (4) Kompetensi-kompetensi pengetahuan dasar (5) Kompetensi-kompetensi dasar web (6) Kompetensi-kompetensi audio visual (7) Kompetensi-kompetensi aplikasi dasar keterampilan komputer (8) Kompetensi-kompetensi etika (9) Kompetensi-kompetensi legal (10) Kompetensi-kompetensi karir.

Kenapa wartawan dituntut profesional dan berkompeten? Wartawan adalah pekerja intelektual. Dia harus mampu mengungkap atau menginformasikan suatu masalah secara lengkap tanpa harus melanggar delik pers. Maka profesi ini membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas dan profesional. Bahkan di Amerika Serikat (AS), seorang wartawan harus mengikuti jenjang pendidikan S3 (doktor) sehingga laporan ataupun berita-berita yang disajikan para wartawan benar-benar menjadi ruang publik atau menjadi bahan masukan dan informasi yang aktual. Wartawan profesional harus mampu mengungkap suatu kasus secara tuntas dan menjadi ruang publik.

Kita masih punya mimpi suatu saat pendidikan jurnalisme di Indonesia benar-benar bisa melahirkan alumni yang mampu mencerahkan publik, dan perguruan tinggi jurnalisme bisa link and match dengan media. Tanpa upaya perbaikan sekolah jurnalisme, kita kuatir, masa depan media kita juga suram, dan ini juga akan mempengaruhi mutu demokrasi Indonesia. Semoga! ***

Yohanes Widodo, peminat jurnalisme, bekerja di Radio Sonora Palembang.

* Artikel ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres Palembang, terbitan Kamis-Sabtu, 31 Agustus – 2 September 2006, halaman 18.

“Here I Stand”: Pidato Kelulusan yang ‘Menusuk’

Pengantar: “Here I Stand” adalah pidato kelulusan (valedictory speech) yang disampaikan oleh Erica Goldson ketika lulus dari Coxsackie-Athens High School, seperti dimuat dalam blognya. Semoga bisa menjadi renungan kita bersama :)

There is a story of a young, but earnest Zen student who approached his teacher, and asked the Master, “If I work very hard and diligently, how long will it take for me to find Zen? The Master thought about this, then replied, “Ten years.” ?The student then said, “But what if I work very, very hard and really apply myself to learn fast – How long then?” Replied the Master, “Well, twenty years.” “But, if I really, really work at it, how long then?” asked the student. “Thirty years,” replied the Master. “But, I do not understand,” said the disappointed student. “At each time that I say I will work harder, you say it will take me longer. Why do you say that?” ?Replied the Master, “When you have one eye on the goal, you only have one eye on the path.”

This is the dilemma I’ve faced within the American education system. We are so focused on a goal, whether it be passing a test, or graduating as first in the class. However, in this way, we do not really learn. We do whatever it takes to achieve our original objective.

Some of you may be thinking, “Well, if you pass a test, or become valedictorian, didn’t you learn something? Well, yes, you learned something, but not all that you could have. Perhaps, you only learned how to memorize names, places, and dates to later on forget in order to clear your mind for the next test. School is not all that it can be. Right now, it is a place for most people to determine that their goal is to get out as soon as possible.

I am now accomplishing that goal. I am graduating. I should look at this as a positive experience, especially being at the top of my class. However, in retrospect, I cannot say that I am any more intelligent than my peers. I can attest that I am only the best at doing what I am told and working the system. Yet, here I stand, and I am supposed to be proud that I have completed this period of indoctrination. I will leave in the fall to go on to the next phase expected of me, in order to receive a paper document that certifies that I am capable of work. But I contest that I am a human being, a thinker, an adventurer – not a worker. A worker is someone who is trapped within repetition – a slave of the system set up before him. But now, I have successfully shown that I was the best slave. I did what I was told to the extreme. While others sat in class and doodled to later become great artists, I sat in class to take notes and become a great test-taker. While others would come to class without their homework done because they were reading about an interest of theirs, I never missed an assignment. While others were creating music and writing lyrics, I decided to do extra credit, even though I never needed it. So, I wonder, why did I even want this position? Sure, I earned it, but what will come of it? When I leave educational institutionalism, will I be successful or forever lost? I have no clue about what I want to do with my life; I have no interests because I saw every subject of study as work, and I excelled at every subject just for the purpose of excelling, not learning. And quite frankly, now I’m scared.

John Taylor Gatto, a retired school teacher and activist critical of compulsory schooling, asserts, “We could encourage the best qualities of youthfulness – curiosity, adventure, resilience, the capacity for surprising insight simply by being more flexible about time, texts, and tests, by introducing kids into truly competent adults, and by giving each student what autonomy he or she needs in order to take a risk every now and then. But we don’t do that.” Between these cinderblock walls, we are all expected to be the same. We are trained to ace every standardized test, and those who deviate and see light through a different lens are worthless to the scheme of public education, and therefore viewed with contempt.

H. L. Mencken wrote in The American Mercury for April 1924 that the aim of public education is not

    • to fill the young of the species with knowledge and awaken their intelligence. … Nothing could be further from the truth. The aim … is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed and train a standardized citizenry, to put down dissent and originality. That is its aim in the United States. (Gatto)

To illustrate this idea, doesn’t it perturb you to learn about the idea of “critical thinking.” Is there really such a thing as “uncritically thinking?” To think is to process information in order to form an opinion. But if we are not critical when processing this information, are we really thinking? Or are we mindlessly accepting other opinions as truth?

This was happening to me, and if it wasn’t for the rare occurrence of an avant-garde tenth grade English teacher, Donna Bryan, who allowed me to open my mind and ask questions before accepting textbook doctrine, I would have been doomed. I am now enlightened, but my mind still feels disabled. I must retrain myself and constantly remember how insane this ostensibly sane place really is.

And now here I am in a world guided by fear, a world suppressing the uniqueness that lies inside each of us, a world where we can either acquiesce to the inhuman nonsense of corporatism and materialism or insist on change. We are not enlivened by an educational system that clandestinely sets us up for jobs that could be automated, for work that need not be done, for enslavement without fervency for meaningful achievement. We have no choices in life when money is our motivational force. Our motivational force ought to be passion, but this is lost from the moment we step into a system that trains us, rather than inspires us.

We are more than robotic bookshelves, conditioned to blurt out facts we were taught in school. We are all very special, every human on this planet is so special, so aren’t we all deserving of something better, of using our minds for innovation, rather than memorization, for creativity, rather than futile activity, for rumination rather than stagnation? We are not here to get a degree, to then get a job, so we can consume industry-approved placation after placation. There is more, and more still.

The saddest part is that the majority of students don’t have the opportunity to reflect as I did. The majority of students are put through the same brainwashing techniques in order to create a complacent labor force working in the interests of large corporations and secretive government, and worst of all, they are completely unaware of it. I will never be able to turn back these 18 years. I can’t run away to another country with an education system meant to enlighten rather than condition. This part of my life is over, and I want to make sure that no other child will have his or her potential suppressed by powers meant to exploit and control. We are human beings. We are thinkers, dreamers, explorers, artists, writers, engineers. We are anything we want to be – but only if we have an educational system that supports us rather than holds us down. A tree can grow, but only if its roots are given a healthy foundation.

For those of you out there that must continue to sit in desks and yield to the authoritarian ideologies of instructors, do not be disheartened. You still have the opportunity to stand up, ask questions, be critical, and create your own perspective. Demand a setting that will provide you with intellectual capabilities that allow you to expand your mind instead of directing it. Demand that you be interested in class. Demand that the excuse, “You have to learn this for the test” is not good enough for you. Education is an excellent tool, if used properly, but focus more on learning rather than getting good grades.

For those of you that work within the system that I am condemning, I do not mean to insult; I intend to motivate. You have the power to change the incompetencies of this system. I know that you did not become a teacher or administrator to see your students bored. You cannot accept the authority of the governing bodies that tell you what to teach, how to teach it, and that you will be punished if you do not comply. Our potential is at stake.

For those of you that are now leaving this establishment, I say, do not forget what went on in these classrooms. Do not abandon those that come after you. We are the new future and we are not going to let tradition stand. We will break down the walls of corruption to let a garden of knowledge grow throughout America. Once educated properly, we will have the power to do anything, and best of all, we will only use that power for good, for we will be cultivated and wise. We will not accept anything at face value. We will ask questions, and we will demand truth.

So, here I stand. I am not standing here as valedictorian by myself. I was molded by my environment, by all of my peers who are sitting here watching me. I couldn’t have accomplished this without all of you. It was all of you who truly made me the person I am today. It was all of you who were my competition, yet my backbone. In that way, we are all valedictorians.

I am now supposed to say farewell to this institution, those who maintain it, and those who stand with me and behind me, but I hope this farewell is more of a “see you later” when we are all working together to rear a pedagogic movement. But first, let’s go get those pieces of paper that tell us that we’re smart enough to do so!

“Graduating with honors will provide many advantages when applying for a doctoral degree, as it’s an obvious demonstration of your capabilities as a student and a professional.”

TIK dan Pembangunan Karakter Bangsa

Bernas Jogja, Selasa 24 September 2013

Oleh Yohanes Widodo

Inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau Internet telah menyebabkan terjadinya perubahan revolusioner dalam kehidupan manusia. Peningkatan penggunaan TIK menjadikan medium ini tidak hanya sekadar media komunikasi, interaksi, dan informasi, namun juga medium untuk mengembangkan karakter bangsa. Tulisan ini hendak membahas sejauh mana internet berperan dalam perubahan sosial atau—dalam hal ini—pembangunan karakter bangsa.

TIK telah mengubah sistem komunikasi, cara kita berkomunikasi serta mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat baik secara individu, organisasi, maupun kehidupan sosial. TIK juga mampu meningkatkan kemampuan indera manusia (extends human senses) (McLuhan, 1964) sehingga menjadikan individu mampu menembus ruang dan waktu dan menyajikan ‘a window to the world’ (Roger, 1986). TIK memungkinkan informasi, gagasan, dan pengetahuan mengalir bebas melalui masyarakat informasi, di mana batas yang masih tersisa antarmanusia adalah batas geografi (Lin & Atkin, 2007). Inilah yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat informasi (information society).

Dari sejarah dan penggunaan teknologi, para ahli mengakui bahwa TIK dan media komunikasi adalah aktivator utama yang mempengaruhi perubahan sosial. Pasley (dalam Roger, 1986) menyimpulkan bahwa perubahan teknologi telah menempatkan komunikasi sebagai garda depan perubahan sosial. Ini selaras dengan pandangan Harold Adam Innis (dalam Smith, 1998) bahwa perubahan besar dalam teknologi komunikasi berakibat pada perubahan sosial dan bahwa kunci perubahan sosial ditemukan dalam perkembangan media komunikasi (Soules, 2007). Read the rest